Penulis: Melsa Triamanda
Gagasanonline.com – Mahasiswa penerima Beasiswa Pemprov Jalur Prestasi melaksanakan audiensi bersama pihak UIN Suska Riau. Mereka meminta kejelasan atas transparansi jumlah anggaran dan penandatanganan bukti terima (amprah) uang beasiswa.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Auditorium Rektorat Lantai V pada Senin, (02/01/2023) itu dihadiri oleh Wakil Rektor (WR III), Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kemahasiswaan, dan Biro AUPK, membahas seputar masalah pencairan Beasiswa Pemprov.
Salah satu masalah pencairan Beasiswa Pemprov itu adalah terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang diterima mahasiswa.
Edi Erwan, selaku WR III sebelumnya menjelaskan bahwa ada dua alasan terjadinya penurunan jumlah anggaran yang diterima oleh mahasiswa “Dua komponen tersebut karena adanya pengefisiensian dan pengalokasian dana ke universitas lain yang sudah menjadi keputusan Pemrov,” ungkapnya dalam audiensi tersebut.
Menanggapi hal itu, Jusnaini, peserta audiensi mengatakan, jika memang dana itu dialokasikan ke universitas lain semestinya ada juga anggaran lain yang masuk sebagai gantinya.”Bagaimana pun itu hak kami, hak orang lain ya itu hak orang lain. Jangan memangkas hak kami,” ucapnya.
Dengan begitu, dia pun menyebut bahwa mahasiswa penerima beasiswa Pemprov merasa kecewa atas kebijakan yang ditetapkan oleh pihak Kersa (Kesejahteraan Rakyat) dan Pemprov tersebut.
Selain itu, Jusnaini juga mengatakan bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kampus terkait penandatanganan amprah. “Seharusnya amprah itu ditanda tangani sebelum dana cair. Bukan sebaliknya,” ujarnya.
Sementara itu, Samardi selaku Kabag Kemahasiswaan dalam audiensi tersebut meminta supaya mahasiswa dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan tanpa adanya tuntutan. “Adik-adik mahasiswa harus banyak bersyukur karena lebih dari yang lain,” tuturnya.
Kafrina, Kepala Biro AUPK juga menjelaskan jika mahasiswa tidak mau menandatangani amprah, maka akan berdampak pada Beasiswa Pemprov kedepannya. “Bisa jadi beasiswa tidak ada lagi tahun depan. Hal ini tergantung keputusan Pemprov Riau,” jelasnya.
Meski begitu, Ikbal Nursal peserta audiensi menyebut jika alasan mahasiswa tidak mau menandatangani amprah adalah karena tidak adanya transparansi dana dari pihak kampus. “Kalau ada transparansi, hari ini juga akan kami tanda tangani semuanya,” pungkasnya.
Reporter: Melsa Triamanda, Widi Anggraini Putri
Editor: Windi Astuti
Foto: Dok. Gagasan/Melsa Triamanda