Penulis: Rofiqoh Romadhoni
Gagasanonline.com – Pendidikan merupakan suatu proses pemberian dan penerimaan pengetahuan. Selain itu, mengenyam pendidikan juga menambah cakrawala dalam keterampilan, nilai-nilai kehidupan dan etika. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran baik secara pendidik formal dan non-formal. Tujuan pentingnya pendidikan ialah mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan menjadi salah satu hak bagi warga negara di manapun berada yang telah tertuang dalam UUD 1945. Maka, aksebilitas pendidikan harus layak dan terjamin bagi siapapun tanpa terkecuali.
Secara praktiknya, aksebilitas pendidikan tidak mendapatkan jaminan secara menyeluruh dalam suatu golongan ataupun lingkungan. Pendidikan inklusif belum terealisasikan sepenuhnya, utamanya bagi golongan menengah ke bawah, tidak jarang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, bahkan nihil.
Contoh kasus paling umum terdapat di dunia pendidikan tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun kelonjakan biaya pendidikan di tingkat sekolah apalagi universitas semakin mahal. Tentunya, peranan ekonomi sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sering kali, mimpi harus pupus. Masyarakat tidak bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi, bahkan tidak sedikit harus tereliminasi saat sedang menempuh pendidikannya. Sungguh miris.
Harus diakui, problema ini menjadi dilema dalam membuat inklusivitas pendidikan. Pendidikan harus kehilangan ranah inklusifnya, karena pendidikan dianggap hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya saja. Maka, menjadi suatu fenomena yang menyedihkan bagi warga negara yang seharusnya terjamin haknya dalam pendidikan harus melepas kesempatannya untuk kuliah karena ketidakmampuan ekonomi.
Di media sosial tagar orang miskin dilarang kuliah menunjukkan komersialisasi dunia pendidikan. Biaya kuliah yang mahal membuat mahasiswa kehilangan keberanian, daya kritis, dan indepedensi. Mahalnya biaya kuliah mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan masyarakat kelas bawah dan menimbulkan kelas-kelas sosial serta ketidakadilan sosial. Hingga akhirnya, disadari atau tidak, dunia pendidikan di Indonesia telah tertawan dalam kapitalisme.
Tidak hanya itu, tradisi intelektualisme pun lenyap. Kondisi ini menciderai asas pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan direnggut oleh para penguasa pendidikan. Pendidikan kehilangan hakikatnya, harusnya memajukan kehidupan sosial masyarakat, mirisnya menjadi jalan baru menuju keserakahan.
Pada dasarnya, kampus negeri sudah mendapatkan subsidi dari negara, namun mahasiswa tetap mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tergolong mahal. Jelas ini menjadi persoalan tatakelola yang buruk, di mana letak inklusif dan berkeadilan dalam pendidikan? Lantas, pendidikan menjadi komoditas eksklusif yang hanya bisa diakses oleh ‘mereka’ yang bisa bayar saja.
Maka, mahasiswa harus peka terhadap isu seperti ini. Penolakan industrialisasi di perguruan tinggi harus digaungkan. Mahasiswa bukanlah ‘konsumen’, jangan sampai dunia pendidikan dijadikan ladang bisnis. Mahasiswa sering dianggap sebagai ‘konsumen’ yang harus dilayani, bukan sebagai individu yang harus dibimbing dalam perjalanan pendidikannya.
Akibatnya, pengalaman pendidikan menjadi lebih terfragmentasi dan berfokus pada pelayanan yang menguntungkan perguruan tinggi daripada pengembangan pribadi mahasiswa. Penting bagi perguruan tinggi untuk menjaga keseimbangan antara menghasilkan untung dan memberikan pendidikan yang berkualitas.
Komersialisasi pendidikan dengan pelambungan biaya kuliah tinggi juga tidak membuat kualitas pendidikan membaik. Perguruan tinggi yang terfokus pada aspek ekonomi sering mengabaikan perkembangan kurikulum yang seimbang dan pendekatan pengajaran yang efektif. Selain itu, dari segi fasilitas juga mengalami hal yang sama.
Karena itu, pendidikan harus dikembalikan kemurniannya. Pendidikan harus bersifat inklusif dan humanisme.
Editor: Annisatul Fathonah
Foto: Pinterest