Gagasanonline.com – Ingar bingar Pemilu 2024 semakin terasa menarik belakangan ini, bukan hanya karena berita-berita hangat kampanye Pemilu serta kontestasi debat capres dan cawapres, namun sebagai makhluk sosial bangsa Indonesia selain itu harus dipusingkan memilih kandidat calon wakil rakyat dan calon pemimpinnya, juga dihadapkan dengan beragam ancaman serius yaitu penyebaran hoaks.
Dari hal tersebut, sebagai bentuk upaya antisipasi penyebaran informasi hoaks, Bawaslu Riau membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilu tahun 2024 sebagai dasar Bawaslu Riau melakukan tindakan pencegahan terhadap konten-konten yang berpotensi menciptakan informasi hoaks di internet.
Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya mengungkapkan bahwa tim fasilitasi ini bertugas untuk melakukan identifikasi akun dan/atau konten yang beredar di media sosial, melakukan edukasi literasi kepemiluan baik secara online maupun offline, mempublikasi konten yang memuat kontra narasi (prebunking) atas hoaks yang berkembang, cek fakta ( debunking) atas hoaks yang berkembang, mempublikasikan hasil cek fakta, serta melakukan pencegahan kolaboratif bersama multi stakeholder Pemilu di Provinsi Riau.
“Berdasarkan mandat dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 51 Tahun 2023, tim fasilitasi ini melakukan identifikasi konten dari akun media sosial sampai pada dilakukannga pencegahan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan di Riau,” ujar Amir sebagau penanggungjawab dan pengarah pada pengawasan kontem internet.
Amir menjelaskan dalam pengawasan konten internet yang dilakukan Bawaslu Riau adalah patroli pengawasan siber pada objek pengawasan konten internet terdiri dari 2 jenis yaitu portal berita dan platform media sosial yang secara ideal berkerja sama dengan dinas/otoritas yang menangani komunikasi dan informasi.
Selain itu tim fasilitasi ini melakukan penelusuran atas jenis dugaan pelanggaran konten internet antara lain informasi hoaks, konten yang mengarah pada pelanggaran larangan kampanye, dan konten yang bermuatan ujaran kebencian.
“Kalau merupakan dugaan pelanggaran Pemilu, maka nanti akan dirujuk ke divisi penanganan pelanggaran, kalau bukan merupakan pelanggaran Pemilu, maka akan diteruskan ke lembaga terkait melalui tim fasilitasi yang sama di Bawaslu secata berjenjang untuk dilakukannya pemutusan akses oleh otoritas bidang komunikasi dan informasi sehingga tidak mengganggu kondusifitas di masyarakat,” katanya.
(Rilis)
Editor: Annisatul Fathonah
Foto: dok. Bawaslu