Dampak Karhutla, KBM UIN Suska Riau Duduki Kantor Gubernur Riau

Dampak Karhutla, KBM UIN Suska Riau Duduki Kantor Gubernur Riau

Penulis: Wilda Hasanah

Gagasanonline.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Suska Riau melakukan aksi perihal bencana asap di Kantor Gubernur Riau. Masa aksi berkumpul di depan gerbang UIN Suska Riau pada 13.00 WIB dan tiba di Kantor Gubernur Riau pada 14.40 WIB, Selasa (17/9/2019).

Massa aksi mencoba memasuki gerbang Kantor Gubernur yang mengakibatkan aksi saling dorong dengan kepolisian. Namun, massa aksi berhasil menduduki halaman Kantor Gubernur Riau.

Koordinator Umum, Rezky Lumbantobing menuturkan tuntutan massa aksi, di antaranya tindak tegas dan diwajibkan perusahaan penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memberikan fasilitas penyembuhan bagi penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Tuntutannya selanjutnya, tindak tegas mafia dan korporasi penyebab Karhutla, meminta pemerintah memfasilitasi mahasiswa dan relawan ikut dalam penanggulangan Karhutla.

“Selain itu, kami juga menuntut mencopot jabatan Kapolda Riau sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” terangnya.

Baca: Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau Lakukan Konsolidasi “Siap Aksi Melawan Asap”

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menemui massa aksi setelah selesai melaksanakan salat ashar. Edy Natar meminta maaf atas keterlambatannya menemui massa aksi dengan alasan baru saja mengantar Joko Widodo meninggalkan Pekanbaru.

Edy Natar menyampaikan langkah yang sudah ia lakukan bersama Gubernur Riau untuk menanggulangi permasalahan Karhutla dengan menambahkan tenaga kerja, dari 4800 menjadi sekitar 6000.

“Pasukan tersebut berasal dari gabungan TNI-Polri, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tenaga kesehatan, Satpol PP, Satgas Darat, dan Satgas Udara,” ujarnya.

Baca: Konsolidasi Siap Melawan Asap, Mahasiswa Sempat Bentrok dengan Aparat

Edy Natar menambahkan, ia juga memberikan saran kepada Gubernur Riau guna antisipasi terjadinya Karhutla berupa aturan pelarangan menanam di lahan yang baru dibakar. Ia berkata, tujuannya untuk mengetahui siapa yang menanam, dan indikasi dalam melakukan pembakaran lahan tersebut.

“Ini nanti yang akan coba kita lakukan, mudah mudahan upaya yang seperti ini bisa menghambat agar tidak melakukan pembakaran lagi ke depannya,” ujarnya.

Terkait tuntutan massa aksi yang berisi pencopotan jabatan Kapolda Riau sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia, Edy Natar menolak.

“Ini bukan wewenang saya,” pungkasnya.

Reporter: Wilda Hasanah
Editor: Bagus Pribadi
Sumber Foto: Gagasan/Siti Nurlaila

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.